Cekidotnews.id – Jambi -Direktur Sekretariat Masyarakat Lingkungan Pembangunan dan Sosial Ekonomi /SETMAS LPAS Wisma Wardana
Sebagaimana yg telah di ketahui bahwa dampak sosial dari pertambangan batu bara diantaranya akan menimbulkan konflik vertikal maupun horizontal , menurunnya kualitas kesehatan masyarakat serta menimbulkan perubahan struktur sosial masyarakat. di sisi lain pengangkutan batubara yang dalam jangka panjang tidak menggunakan jalan khusus akan semakin meningkatkan kerugian sosial ekonomi yang akan berdampak secara politik.
Foto : Wisma ardana
Dampak politik yang justru akan semakin merugikan ; terutama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan menjadi triger untuk munculnya konflik konflik kepentingan lainnya yang aksan semakin merugikan masyarakat banyak.
untuk menghindari meluasnya berbagai isu tentang dampak buruk pertambangan batubara maka sudah semestinya pemerintah bersikap dan bertindak tegas. tidak mentoleransi berbagai kegiatan yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi maupun kelompok. semakin cepat tindakan tegas dapat di terapkan maka akan semakin cepat berbagai kerugian dapat di hentikan meliputi kerugian sosial, ekonomi, politik bahkan kerugian lingkungan akan dapat segera di hentikan.
Dilansir via WhatsApp ketua Akram
Amir Akbar terkait aksi sopir batubara yang berada di kantor Gubernur Jambi saya selaku ketua umum Akomodasi Rakyat Miskin sebuah lembaga masyarakat, Jumlah peserta aksi demo yang sangat besar ya kan bisa langsung ya menduduki kantor Gubernur .
ya ini sangat salah dalam hal ini kami juga mengkritisi pihak kepolisian harusnya antisipasinya dari awal kantor Gubernur itu apabila dengan masa yang besar kalau seperti tadi yang saya lihat ya kan orang langsung ke menduduki kantor Gubernur kemudian masanya membludak kemudian melakukan anarkis,ungkap bg Jend sapaan akrabnya
nah ini ada juga kesalahan dari aparatur penegak hukum yang melakukan pengamanan terkait dengan kerusakan juga pengerusakan kantor Gubernur Jambi ya kan saya sebagai masyarakat provinsi Jambi dan sebagai pengingat eee anti korupsi ya harus ditindak tegas bagi siapa yang melakukan pengurusan harus bertanggung jawab tidak ada tolerir terhadap yang melakukan pengerusakan aset negara tidak ada lagi semuanya harus tegas ya kan semuanya harus diproses dengan hukum kami sebagai masyarakat provinsi Jambi juga dalam hal ini bukan mendukung Gubernur karena kebijakan ini adalah kebijakan juga masa lalu salah pengambil kebijakan pada pemimpin-pemimpin masa lalu juga bukan terhadap Gubernur Jambi yang saat ini saja ya tapi kebijakan ini juga salah dari awal ya pengambil kebijakan dari awal yang menerbitkan itu izin usaha tambang batubara tidak memikirkan jalan khusus batubara seharusnya sebelum diterbitkan dulu ya kan semuanya harus dipikirkan terlebih dahulu jalannya bagaimana sehingga tidak mengganggu pelaku-pelaku ekonomi yang lain andaikan batubara turun lagi pelaku ekonomi lain juga terganggu jadi semuanya memang seperti buah simalakama.
Oleh Gubernur Jambi, tapi ini adalah harus diambil resikonya harus diambil terkait juga dengan pemilu semakin dekat, pendistribusian surat suara ke daerah sampai ke desa dan segala macam ini juga harus jadi pikiran andaikan Pemilu ini terganggu akibat jalur batubara atau transportasi batubara ini juga akan membuat Provinsi Jambi semakin buruk jadi saya sebagai masyarakat provinsi Jambi mengimbau aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku anarkis dan pelaku pengrusakan aset aset milik Provinsi Jambi.” (meck )
